PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN KEBIJAKANNYA PADA PEREKONOMIAN DAERAH DAN NASIONAL
A. PENGERTIAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi
kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi
perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan
outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan
ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi
menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.
B. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KENAIKAN
PRODUKTIVITAS
Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan
banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya,
beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa
Barat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menikmati taraf hidup tinggi dan
terus bertambah.Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta
berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang mengakibatkan kenaikan output
semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup.
Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta
kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi
berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang. Penyebab rendahnya
pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum
penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat
cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa
pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan
teknologi.
C. KEBIJAKAN DAN PERILAKU PEMERINTAH YANG MEMPERNGARUHI KEPUTUSAN
INVESTASI
Permasalahan-permasalahan tersebut harus secepatnya
dibenahi melalui kebijakan yang nyata dan efektif. Kebijakan investasi yang
dikeluarkan pemerintah tidak akan berjalan tanpa rentetan kebijakan lainnya
yang mendukung. Selain itu penyelesaian permasalahan dalam ijin, perdagangan,
dan konflik kepentingan antara pemerintah dan investor membutuhkan penyelesaian
secepatnya. Kelemahan institusi pengadilan kita dalam mengadili kasus
perdagangan perlu dibenahi. Akibat yang terjadi adalah penyelesaian menjadi
lambat dan kepastian aturan hukum yang digunakan juga beragam. Sedangkan
D. PERMINTAAN AGREGRATIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pada gambar ini dianggap bahwa tingkat PNN kesempatan
kerja penuh pada thaun 1998 A sebesar 26 trilyun rupiah dan skedul permintaan
agregratifnya adalah C+I+C1 hingga tingkat PNN kesempatan kerja penuh dapat
dicapai karena sama dengan tingkat pendapatan keseimbangannya.Misalkan terjadi
pertumbuhan kapasitas produksi akibat adanya pertambahan sumber-sumber
pertumbuhan ekonommi hingga tingkat PNN kesempatan kerja penuh pada tahun
berikutnya yaitu pada tahun 1998 B menjadi 27 trilyun rupiah atau kenaikan sebesar
kira-kira 4% dalam output riil.Agar potensi produksi total dapat direalisasikan
maka permintaan agregratif harus naik dengan laju pertumbuhan yang cukup untuk
memelihara tingkat kesempatan kerja penuh.Karenanya permintaan agregratif harus
bergeser keatas menjadi C+I+C2. Bila tidak atau naik secara lebih kecil maka
kenaikan kapasitas produksi tak dapat direalisasikan dan dimanfaatkan.Gambar
ini menunjukkan aspek penciptaan pendapatan oleh komponen pengeluaran investasi
neto.
E. TEORI DAN MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI
Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith
dalam buku karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of
the Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomidan factor
yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi
klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah
perkembangan ekonomi .
>Teori Inovasi Schum Peter Pada teori
ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak
pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini. >Model Pertumbuhan Harrot-Domar Teori
ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor
produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan
dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi
yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu
angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.
>Model Input-Output
Leontief. Model
ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri.
Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat
dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran
input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien
input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah . >Model Pertumbuhan
Lewis Model
ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang
banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk
disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari
surplus keuntungan. >Model
Pertumbuhan Ekonomi Rostow Model
ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta
ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat
tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke
arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.
F. Negara Berkembang Dan Faktor Pertumbuhannya
a. Ciri-ciri negara sedang berkembang
1. Tingkat pendapatan rendah,sekitar
US$300 perkapita per tahun.
2. Jumlah penduduknya banyak dan
padat perkilo meter perseginya.
3. Tingkat pendidikan rakyatnya
rendah dengan tingkat buta aksara tinggi.
4. Sebagian rakyatnya bekerja
disektor pertanian pangan secara
tak
produktif,sementara hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja disektor
industri.Produktifitas kerjanya rendah.
5. Kuantitas sumber-sumber alamnya
sedikit serta kualitasnya rendah.Kalau mempunyai
sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum dimanfaatkan.
6. Mesin-mesin produksi serta
barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil atau sedikit
jumlahnya.
7. Sebagian besar dari mereka
merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan
kira-kira satu atau dua dekade.
G. Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan Dua hal
esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, pertama
sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh
ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien.Yang
kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan
tersebut haruslah diusahakan pertambahannya.Elemen-elemen yang memacu
pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. 1.
Sumber-sumber Alam Elemen
ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain.
Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam,
sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki meruoakan kendala cukup serius.
Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan
sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius. 2 .Sumber-sumber Tenaga
Kerja Masalah
di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang
berkambang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk,
pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat
rendah. 3. Kualitas Tenaga Kerja yang
Rendah Negara-negara
sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan
kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan
masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja. 4 .Akumulasi Kapital Untuk
mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan konsumsi
sekarang selama beberapa decade. Di negara sedang berkembang, tingkat
pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menyisihkan
tabungan sukar dilakukan. Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik
baja, plastik dan sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur
yang merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran
produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai
elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju
pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini
karena, pertama, hampir semua negara-negara berkembang mengalami kelangkaan
barang-barang kapital berupa mesi-mesin dan peralatan produksi, bangunan
pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan dan perbaikan kualitas
barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa
ditanami.
H. Peranan penting pemerintah dalam pertumbuhan
ekonomi
1. Beberapa negara
sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini
merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang
kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta
persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi
terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan
ekonomi.
2. Ketidakmampuan atau kelemahan setor
swasta melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan
akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan
untuk memonitori proses pertumbuhan.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan
hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sector
swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat
dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan
pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr
masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas
komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang
memberikan manfaat kepada masyarakat.
4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat
(sekor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan
yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena
rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat
konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias
menabung.
5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan
taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju
pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara
intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga
berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah
pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan
menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis,
dan ekonomi.
6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit
untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya
memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas
produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan
teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi
produksi tidak dapat direalisasikan.
I. Strategi pertumbuhan ekonomi
1. Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian Pembangunan
pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif
menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan,
saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan
produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian dengan menggunakan
tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang
sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor
industri tanpa menurunkan output sector pertanian. Di samping itu pembangunan
atau kenaikkan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikan
pendapatan di sektor tersebut.
2. Strategi Impor Versus Promosi Ekspor Stategi
industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun
industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif
kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan
ini menekankan pada industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksi
da dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat
memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar
internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut
kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.
3. Perlunya Disertivikasi Usaha
mengadakan disertivikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas
bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya
J. ASPEK HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI
a. Perluasan Perdagangan Negara-negara
maju telah berkembang merupakan sumber atau pensupplai
barang-barang kapital. Di samping itu mereka juga merupakan pasar yang luas dan
cukup besar yang membeli ekspor hasil-hasil pertanian, pertambangan, bahan
mentah, ataupun barang-barang manufaktur oleh negara-negara sedang berkembang.
Penurunan harga di pasar dunia akan bahan-bahan mentah produk pertanian ataupun
hasil pertambangan akan sama seperti halnya turunnya harga minyak bumi ataupun
harga tembaga di pasaran internasional.
b. Aliran Penanaman Modal (Investasi) Asing Aliran
kapital atau investasi asing dari luar negeri baik oleh sector pemerintah
maupun swasta asing dapat merupakan suplemen atau pelengkap bagi usaha
pemecahan lingkaran setan kemiskinan. Penanaman modal asing banyak bergerak di
sektor eksplorasi sumber alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan
juga di sektor manufacturing. Swasta asing yang melakukan investasi umumnya
merupakan perusahaan besar multinasional.
c. Bantuan Luar Negeri
Berupa Hadiah dan Pinjaman Bantuan
asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan
internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang
diberikan oleh US-AID (United State Agency for International Development),
suatu lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari
badan-badan luar negeri yang serupa dari negara-negara maju telah berkembang
lainnya.
KEBIJAKANNYA PADA
PEREKONOMIAN DAERAH DAN NASIONAL
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa
pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang
bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan
jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran
dan pajak.
Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia
yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari
tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia yaitu sistem campuran, dimana sistem
campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang
ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi
masyarakat. Tetapi campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali
kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut
prinsip-prinsip cara penentuan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam
perekonomian pasar.
Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain :
1. Membuat peraturan-peraturan, dengan maksud untuk menghindari praktek sehat
dalam perekonomian pasar.
2. Secara langsung ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Ikut serta
pemerintahdilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang menyediakan
barang atau jasa-jasa dalam kehidupan masyarakat. Contoh: Perusahaan Air Minum
3. Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan
pemerintah merupakan kebijakan didalam bidang perpajakan (penerimaan) dan
pengeluarannya, sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang
dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan
masyarakat.
Kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah
dibidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilisasi makro ekonomi
berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam
rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Oleh karena itu, setiap upaya
mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang penting
hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluaran saja, tetapi juga pada
sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam dan luar negeri dapat digunakan
untuk menutupi kesenjangan tabungan.
Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi
pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak.
Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang
terorganisir dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintahan Negara-
Negara Dunia Ketiga memang harus mengandalkan langkah-langkah fiskal dalam
rangka mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan memobilisasikan
sumber-sumber daya (keuangan) domestik.
TUJUAN
1. Mengetahui dampak dari adanya penerapan kebijakan fiskal terhadap
pembangunan ekonomi.
2. Mengetahui waktu dan kondisi yang tepat untuk menerapkan kebijakan fiskal
dalam perekonomian.
3. Mengetahui peran dari adanya penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian.
4. Mengetahui bagaimana penerapan kebijakan fiskal pada Negara maju,
berkembang, dan tinggal.
5. Mengetahui hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam
perekonomian Indonesia.
LANDASAN TEORI
Beberapa pandangan kebijakan fiskal menurut pandangan ahli ;
Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat
perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud
untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. (Sadono Sukirno, 2003)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah
uantuk mengelolah/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau
yang diinginkan dengan cara mengubah- ubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. (Prathama Rahardja Mandala Manurung, pengantar ilmu ekonomi )
Kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya.
Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari
pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang
terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan
kerja dan neraca pembayaran. (Tulus TH Tambunan, 2006 )
Sedangkaan, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran
pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta
susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit
yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer)
dengan penerimaan terutama dari pajak. (Norpin, Ph. D. 1987 )
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa
pajak) pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan
diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan
ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk
mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada
sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam
APBN.
TUJUAN DARI KEBIJAKAN FISKAL
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi
bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor
swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan
untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu
pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public,
namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi
suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang
tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat
dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup,
baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan
solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental
yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat
laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh
pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi
volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya :
a. control fisik langsung
b. peningkatan tariff pajak yang ada
c. penerapan pajak baru,
d. surplus dari perusahaan Negara
e. pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan
f. keuangan deficit.
2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial,
dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang
menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan
modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan
pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan
pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan
perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi,
keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta
tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan
pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan
internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas
ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka
mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus
diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok
yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada
impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan
daya beli tambahan.
5. Untuk menanggulangi inflasi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah
dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak
komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan
pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional
terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi
tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya
investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang
berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
FUNGSI UTAMA KEBIJAKAN FISKAL
1. Fungsi Alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi
yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat
berupa Public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat
terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruhn masyarakat.
2. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian
pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat
kehidupan.
3. Fungsi Stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama
berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif
stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. ( Soediyono,R,1992,h.89 )
BENTUK – BENTUK KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:
1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.
Pembelian pemerintah atau
belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan
dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup
pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk
jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan
kemiliteran, dan gaji guru sekolah.
2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan
Pajak merupakan pendapatan yang
paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan
maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas
beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan
digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah
atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax
reform (pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti
adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan.
3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.
Pembayaran transfer meliputi
kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika
dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi
sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan
pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian
sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual
beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga,
namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk
mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas
produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian
dari belanja pemerintah. Salah
satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal dapat dan
hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang kerja.
Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh
pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:
1) Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau
menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
2) Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas
pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.
Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka
pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan
ekonomi dalam jangka panjang , sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh
terhadap permintaan agregat barang dan jasa.
APBN DAN KEBIJAKSANAAN FISKAL
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa
dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :
a. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN
b. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. APBN mempunyai dua kategori, kategori
yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari
beberapa pos utama diantaranya: PENERIMAAN PENGELUARAN
• Pajak (berbagai macam)
• Pinjaman dari Bank Sentral
• Pinjaman dari masyarakat dalam negeri
• Pinjaman dari luar negeri • Pengeluaran pemerintah untuk pembelian
barang/jasa
• Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
• Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment Kebijakan
anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang.
Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran
sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggaran dapat
menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaran surplus (surplus
budget).
Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada
perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah
atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak
terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan
proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan
pekerja lain untuk menyelesaikannya dengan kata lain proyek ini menyerap SDM
sebagai tenaga kerja hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ
bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu
keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan
utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat.
Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran
defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan
ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik
digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
>Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan peminjaman/hutang,
dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak
utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi
besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat
banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat,
sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada
pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini
merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit. >Sedangkan anggaran surplus adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Anggaran
surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan
Pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi
yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan
permintaan. Cara kerja anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit,
uang yang didapat Pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang
dibelanjakan, Pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang
Pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman,
mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi
seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi.
PENGARUH RISIKO KEBIJAKAN
FISKAL.
Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang
disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal
sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu :
a. Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam pengelolaan kebijakan fiskal
b. Meningkatkan keterbukaan fiskal
c. Meningkatkan tanggung jawab fiskal
d. Menciptakan kesinambungan fiskal
Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :
1. Resiko Ekonomi Makro
Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai
dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga
sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia
dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi
acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
APBN. Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama
berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
a. Inflasi.
Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisar antara 3,5-5,5
persen. Sementara itu menurut IMF dalam World Economic Outlook per April 2012,
inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada
realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011. Dengan
demikian angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan
angka inflasi. Meskipun angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi
resiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.
b. Harga Minyak.
Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d
US$95 per barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran
dunia.
2. Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro
Pengelolaan resiko utang
diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar
dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa
yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, diantaranya
:
a. Resiko pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat
bunga dan resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian
kondisi pasar keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari
utang melalui pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber
dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.
b. Sedangkan resiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya
pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode tertentu.
c. Resiko operasional
Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang,
proses bisnis dan sistem diunit terkait. Serta yang ditimbulkan oleh aspek
legal. Resiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia
atau kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.
d. Resiko Reputasi
Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari
sudut pandang investor dan lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat
kepastian dan konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang.
3. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa
masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak
terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya
berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang
menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau pinjaman
pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat
program pension dan tabungan hari tua pegawai negeri.
4. Desentralisasi Fiskal
Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.
Dalam hal pelaksanaanya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan
hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensi
menimbulkan resiko fiskal. Resiko Fiskal dari desentarlisasi fiskal
diantaranya, bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah
daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening
pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.
DAFTAR
PUSTAKA:
Iskandar Putong, 2002, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Rofiq,aunur, 2014 .Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan: Jakarta.
Sukirno, Sadono,2003, Pengantar Ekonomi Mikro, Raja Gafindo Persada,
Jakarta.
Todaro,Michael,Smith,Stephen,2014.Pembangunan Ekonomi:Penerbit Erlangga.
Zanden Van,Janwiten,2012.Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama Dan Keajaiban:Penerbit
Buku Kompas.
